Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk menangguhkan penerapan tarif dan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, khususnya yang berkaitan dengan ekspor energi. Keputusan tersebut diumumkan menjelang pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026, ketika pemerintah tengah berupaya menekan harga bahan bakar solar yang masih berada di level tinggi. Trump menyatakan bahwa penangguhan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional AS, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi global.
Berdasarkan ketentuan Graham Act, Amerika Serikat sebelumnya diwajibkan memberlakukan tarif 100% terhadap barang impor dari lima negara pembeli minyak Rusia terbesar, serta tarif hingga 500% terhadap impor produk energi Rusia ke AS. Aturan tersebut juga mencakup sanksi terhadap sejumlah entitas Rusia, dengan batas waktu penerapan pada 18 Oktober 2026. Namun, melalui perintah eksekutif terbaru, Trump secara resmi menetapkan kebijakan tersebut sekaligus menangguhkan pelaksanaannya, sehingga tarif dan sanksi masih dapat diberlakukan kembali di kemudian hari.
Langkah ini berkaitan dengan upaya Washington meningkatkan pasokan solar melalui kerja sama energi dengan Rusia, termasuk kesepakatan yang diumumkan bersama Presiden Vladimir Putin. Meski berpotensi membantu menekan harga bahan bakar dan menghindari ketegangan perdagangan dengan negara pembeli energi Rusia seperti China, India, dan Turki, keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen AS. Mereka khawatir pelonggaran tekanan ekonomi terhadap Moskow dapat melemahkan upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Kebijakan ini mencerminkan dilema pemerintah AS antara menjaga harga energi domestik dan mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia.
